Artikel

Nama Sumitro Djojohadikusumo tak bisa dilepaskan dari sejarah kebangkitan ekonomi Indonesia pascakemerdekaan. Ia dikenal bukan hanya sebagai Begawan Ekonomi, tetapi juga sebagai arsitek kebijakan ekonomi nasional yang menekankan pentingnya kemandirian dan keadilan sosial. Sejak muda, Sumitro sudah geram dengan sistem perekonomian yang berpihak pada segelintir penguasa. Baginya, kemerdekaan politik tak berarti banyak jika tidak diikuti dengan kemerdekaan ekonomi. “Pembangunan ekonomi bukanlah semata-mata soal menaikkan angka produksi nasional, melainkan soal pembagian hasil-hasil pembangunan itu secara adil untuk rakyat,” ujarnya.

Sumitro Djojohadikusumo, salah satu ekonom Indonesia terkemuka, lahir di Kebumen pada 29 Mei 1917. Ia dikenal sebagai perintis pemikiran ekonomi nasional yang berpijak pada moralitas, keadilan sosial, dan keberpihakan pada rakyat kecil. Putra dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo—pendiri Bank Negara Indonesia (BNI)—dan Raden Ayu Siti Katoemi Wirodihardjo ini tumbuh dalam keluarga Jawa yang menjunjung tinggi pendidikan dan diskusi intelektual.

Nama Sumitro Djojohadikusumo tercatat dalam buku-buku sejarah sebagai ekonom ulung. Ia juga melekat dalam ingatan banyak orang sebagai seorang pejuang dengan hati dan visi besar. Julukan “Begawan Ekonomi” yang disematkan kepadanya bukan sekadar penghormatan akademis, melainkan cermin dari perjalanan seorang manusia yang penuh dedikasi, keberanian, dan cinta pada bangsanya. Menteri Keuangan periode 1952-1953 dan 1955-1956 ini juga dikenal sebagai seorang arsitek utama kebijakan ekonomi Indonesia pascakemerdekaan. Ia menduduki beberapa posisi penting di bidang ekonomi baik di masa awal pascakemerdekaan maupun Orde Baru. Sosok pengagum Nehru dan Andre Malraux ini dianggap sebagai “Guru Ekonomi Agung” dalam sejarah Republik Indonesia.

Program Sekolah Rakyat menjadi langkah nyata pemerintahan Prabowo–Gibran memutus rantai kemiskinan. Dari asrama di Surakarta, kisah Danindra dan Bintang menggambarkan bagaimana pendidikan gratis mengubah masa depan. Hingga Oktober 2025, secara keseluruhan pemerintah telah membangun dan mengoperasikan 165 Sekolah Rakyat (SR) di seluruh Indonesia yang menampung hampir 16 ribu murid. Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta merupakan salah satu pionir sekolah rakyat tersebut. Berlokasi di Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, SRMA 17 Surakarta resmi berdiri sejak 14 Juli 2025. Sekolah ini menampung 200 siswa angkatan pertama di jenjang kelas 10 yang terbagi ke dalam 8 ruang kelas atau 25 siswa per kelas, didukung oleh 20 tenaga pendidik serta 12 wali asrama dan wali asuh.

Setelah bergabung menjadi KDMP, KDMP Sinduadi mendapatkan beberapa dukungan dari pemerintah seperti tempat operasional dan kerja sama dari BUMN. Selain itu, KDMP Sinduadi juga menggandeng dukungan dari swasta untuk gerai sembako, apotek, dan klinik.

Di tengah berbagai tantangan global maupun domestik, dalam APBN 2026 pemerintah bersama DPR menyepakati target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. APBN 2026 dirancang tetap fleksibel agar adaptif dan responsif terhadap guncangan serta mampu menjadi katalisator pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Pada 12 September 2025, pemerintah menempatkan Rp200 triliun di bank-bank Himbara, sebagai peralihan dari semula kas negara ditempatkan di bank sentral menjadi di bank umum. Kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat likuiditas dan menyalurkan kredit ke sektor produktif.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/09/2025).

Selain tidak perlu mengeluarkan biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bulanan, para siswa dan siswi di SRMA 13 Bekasi juga bisa menikmati berbagai fasilitas lengkap untuk penunjang pendidikan secara gratis. Inilah yang membuat Sekolah Rakyat berbeda dari sekolah lainnya.

Jika kita menengok kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, masih terdapat keluarga dan individu di sekitar kita yang harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Ada di antara mereka adalah anak-anak dari keluarga miskin, lansia yang hidup sendiri, hingga penyandang disabilitas. Mereka sering kali berada dalam posisi paling rentan terhadap guncangan sosial dan ekonomi. Kehadiran negara untuk memberikan perlindungan sosial bagi mereka menjadi harapan sekaligus sandaran. Negara hadir untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka dan memastikan setiap warga tetap memiliki martabat dan kesempatan yang sama dalam meraih masa depan.

Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Indonesia. Di tengah upaya membangun masa depan yang lebih adil dan sejahtera, pemerintah menghadirkan Sekolah Rakyat. Sekolah yang digagas oleh presiden Prabowo Subianto ini menjadi langkah nyata memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Dalam merancang APBN 2026, pemerintah memastikan manfaat APBN dapat benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat. APBN bukan sekadar dokumen berisi angka-angka, APBN adalah instrumen yang nyata untuk mewujudkan ekonomi yang kuat, berdaulat, dan berkeadilan sosial dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.