Artikel

Jenjang tinggi pendidikannya tak diperoleh dengan mudah. Tapi, pesan sang kakek, tak boleh malas dan manja jadi senjata mumpuni menyelesaikan pendidikannya dengan cemerlang.

Kisah hidup Menteri Keuangan Republik Indonesia Kabinet Pembangunan V periode 1988 sampai dengan1993, ini termasuk fenomenal. Kelahirannya saja di tempat yang tak biasa. Yaitu, di tengah sawah, saat sang ibunda, Karmilah, yang sedang bekerja di antara tanaman padi yang sudah menguning itu, tiba-tiba saja merasakan perutnya sakit.

APBN 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai Indonesia Maju 2045 dibutuhkan dua strategi utama. Strategi jangka pendek dan menengah panjang. Fokus jangka pendek ditujukan untuk memperkuat fondasi ekonomi agar Indonesia mampu melakukan lompatan untuk Indonesia Maju. Sementara dalam jangka menengah panjang strategi yang dilancarkan yakni untuk mengatasi masalah gap SDM, infrastruktur, dan institusi.

Indonesia akan menghelat Pemilu Serentak pada 2024. Anggaran Pemilu juga menjadi salah satu fokus pemerintah pada APBN 2024.

Pemerintah dalam APBN 2024 menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memandang optimis target tersebut mengingat proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan oleh beberapa lembaga keuangan dunia seperti World Bank, OECD, dan IMF akan meningkat dibandingkan dengan proyeksi tahun 2023.

APBN bukan sekadar angka. Namun, arah strategi di balik angka-angka demikian disampaikan Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Wahyu Utomo dalam acara Media Gathering Kemenkeu di Cianjur, Jawa Barat

Meskipun harus melewati negosiasi yang tidak mudah, Keketuaan Indonesia berhasil mencapai sejumlah kesepakatan untuk menjaga stabilitas perdamaian dan kemakmuran kawasan. Sepanjang KTT ASEAN ke-43 yang berlangsung pada 5-7 September 2023 lalu Presiden Joko Widodo setidaknya telah memimpin 12 pertemuan yang diikuti oleh seluruh pemimpin negara ASEAN maupun negara mitra. Di samping juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara yang hadir. Tak hanya mengusung sejumlah upaya melindungi stabilitas kawasan, selama kepemimpinan Indonesia, pilar-pilar penopang ASEAN untuk menjadi pusat pertumbuhan seluruhnya diperkuat. Beberapa hasil penting KTT ke-43 ASEAN yakni mewujudkan ekosistem kendaraan listrik ASEAN, Digital Economy Framework Agreement (DEFA), ketahanan energi, implementasi Chiang Mai Initiatives dan Local Currency Transaction (LCT), ketahanan pangan, ASEAN Outlook on Indo-Pacific, dan terkait investasi dalam ASEAN Indo-Pacific Forum.

Beberapa dekade lalu, tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1967, lima negara di kawasan Asia Tenggara mendirikan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) di Bangkok. Kelima negara tersebut yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pendirian ASEAN bertujuan untuk menciptakan kawasan yang bebas dari konflik bersenjata, mengatasi perbedaan politik dan ideologi, SERTA meningkatkan kerja sama ekonomi dan sosial di antara negara-negara anggota. Pada saat itu, Asia Tenggara memang tengah menghadapi berbagai tantangan seperti konflik dan ketegangan regional, perbedaan ideologi politik, dan ketidakstabilan ekonomi.

Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo segera berakhir pada 2024. Selama beberapa tahun ini, APBN telah bekerja keras menjadi tulang punggung dalam menghadapi berbagai guncangan dan situasi yang tidak mudah. Dalam masa pandemi COVID-19, Indonesia menghadapi dampak nyata dari sisi kemanusiaan, ekonomi, dan sosial. APBN mengambil posisi sebagai shock absorber dan bergerak sangat dinamis untuk mendukung penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Pemerintah telah menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 yang ekspansif, terarah, dan terukur. Kerangka fiskal tersebut menjadi landasan penting bagi rezim pemerintahan saat ini untuk menuntaskan target-target yang tersisa, maupun rezim pemerintahan mendatang yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan.

Penerimaan negara yang optimal bermanfaat bagi kelancaran program pembangunan dan layanan publik. Pada kenyataannya, upaya mengumpulkan penerimaan negara dihadapkan pada banyak tantangan, misalnya penghindaran pajak dan penyembunyian aset. Untuk mengamankan penerimaan diperlukan usaha keras. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 mengatur tentang upaya penagihan bagi mereka yang mengelak dari kewajiban perpajakannya. Dialah Juru Sita Pajak, sang eksekutor tindakan penagihan pajak.

Kinerja APBN Kita hingga Juli 2023 masih menjadi penopang utama dalam menjaga ekonomi Indonesia tetap tumbuh.