Artikel
APBN adalah instrumen keuangan negara, sementara program prioritas adalah arah kebijakan yang menentukan ke mana uang negara dibelanjakan. Dalam perjalanan APBN 2025, pemerintah melakukan reprioritisasi belanja, realokasi teknis, dan percepatan pelaksanaan program prioritas agar APBN 2025 tetap pro growth, berdampak langsung bagi rakyat, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi.
19 Januari 2026
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengestimasi belanja perpajakan sepanjang tahun 2025 mencapai Rp530,3 triliun. Nilai belanja perpajakan tersebut meningkat 2,23% dibandingkan realisasi tahun 2024.
19 Januari 2026
Di tengah situasi global yang penuh tantangan, ekonomi Indonesia sepanjang 2025 masih menunjukkan ketahanan yang relatif kuat. Meski tidak melesat tinggi, ekonomi Indonesia konsisten tumbuh dan membaik di tiap triwulannya.
19 Januari 2026
Penerimaan Bea dan Cukai 2025 Tembus Rp300,3 Triliun: Catatkan Kinerja Positif dan Efisiensi Layanan
Di tengah fluktuasi harga komoditas dan dinamika perdagangan dunia, penerimaan kepabeanan dan cukai tetap mampu terjaga sebesar Rp300,3 triliun atau setara 99,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
19 Januari 2026
APBN adalah cerita besar dari arah pembangunan Indonesia. Tahun 2025 yang baru berakhir telah memberikan pelajaran tentang pengelolaan belanja negara yang membutuhkan fleksibilitas dan adaptibilitas. Transisi pemerintahan baru, penyesuaian stuktur kementerian/lembaga, program prioritas baru, dan penerbitan Inpres no 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran telah menciptakan rangkaian dinamika baru dalam manajemen keuangan negara.
19 Januari 2026
Awal tahun kerap menjadi momen yang tepat bagi keluarga untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi kondisi keuangan. Pergantian kalender bukan hanya soal resolusi, tetapi juga kesempatan menata ulang strategi keuangan agar lebih siap menghadapi ketidakpastian ekonomi di tahun berjalan. Memasuki 2026, tekanan inflasi, perubahan harga kebutuhan pokok, serta meningkatnya biaya hidup membuat perencanaan keuangan keluarga semakin relevan. Ini adalah beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan keluarga untuk menata keuangan secara lebih sehat dan berkelanjutan.
19 Januari 2026
Fenomena inilah yang dikenal sebagai debottlenecking, yakni upaya mengurai berbagai sumbatan (bottleneck) yang memperlambat atau bahkan menghentikan aliran investasi dan aktivitas usaha. Tanpa penanganan yang sistematis dan terkoordinasi, hambatan-hambatan tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan dunia usaha, meningkatkan biaya ekonomi, dan pada akhirnya menggerus daya saing nasional. Reformasi iklim investasi dapat dilakukan melalui penyederhanaan regulasi semata serta mekanisme respons cepat yang mampu menyelesaikan persoalan nyata di lapangan.
5 Januari 2026
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sigap membantu penanganan bencana alam yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Respons APBN dirancang cepat, fleksibel, dan terkoordinasi guna mendukung tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di daerah terdampak.
5 Januari 2026
Mengelola keuangan pribadi sering kali terasa berat bukan karena kekurangan uang, melainkan karena kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat teman membeli mobil baru, rekan kerja liburan ke luar negeri, atau tetangga merenovasi rumah. Tanpa sadar, muncul pertanyaan, “Kok mereka bisa, aku kapan?” Padahal, setiap orang memiliki kondisi, tujuan, dan ritme finansial yang berbeda, sehingga keputusan keuangan seharusnya bersifat personal dan tidak bisa disamakan antara satu orang dengan yang lain.
5 Januari 2026
Ida Mujtahidah adalah awardee LPDP difabel yang berhasil meraih gelar magister tercepat di Universitas Gadjah Mada. Lulusan Hubungan Internasional ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk berprestasi di dunia akademik. Melalui pendidikan dan riset, Aida terus menggaungkan pentingnya kesadaran dan inklusivitas disabilitas di Indonesia.
16 Desember 2025
Sekretariat Pengadilan Pajak telah melakukan langkah signifikan dalam digitalisasi layanan melalui implementasi sistem Izin Kuasa Hukum Online (IKH Online). Per 12 April 2024, pengajuan permohonan IKH yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui loket atau pos, kini bertransformasi menjadi digital. Kebijakan ini memiliki tujuan utama mempercepat dan mempermudah proses permohonan izin kuasa hukum (IKH).
12 Desember 2025
Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belanja subsidi pemerintah memiliki beberapa tujuan, di antaranya menjaga stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung sektor strategis. Melalui belanja subsidi, pemerintah berupaya untuk memastikan harga jual barang dan jasa strategis seperti energi dan pangan tetap terjangkau, serta melindungi kelompok masyarakat miskin dan rentan agar tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok.
12 Desember 2025