Artikel
Di tengah derasnya arus informasi digital dan kebiasaan konsumsi konten yang semakin cepat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak lagi dipahami hanya sebagai angka statistik yang dibaca oleh analis ekonomi atau pemerhati kebijakan.
23 Februari 2026
Memasuki tahun pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan lompatan besar melalui implementasi Coretax DJP, sistem inti administrasi perpajakan yang menyatukan seluruh layanan pajak dalam satu platform digital terintegrasi. Transisi ini menandai berakhirnya era sistem lama yang terfragmentasi dan membuka babak baru pelayanan perpajakan yang lebih sederhana, transparan, dan akuntabel.
3 Februari 2026
Di balik koordinasi bantuan yang mengalir ke berbagai daerah terdampak, ada sosok Ajmir Akmal, awardee beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) asal Aceh Utara. Alumni Magister Agronomi dan Hortikultura Institut Pertanian Bogor (IPB) ini memilih tidak hanya menjadi penonton bencana. Ia justru turun langsung, menggerakkan jejaring alumni LPDP yang tergabung dalam Komunitas Mata Garuda Aceh untuk memastikan bantuan kemanusiaan sampai ke tangan para penyintas.
2 Februari 2026
Tahun 2025 menjadi tahun pertama pelaksanaan agenda besar Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Asta Cita menjadi kerangka besar yang mencerminkan visi dan misi Presiden Prabowo dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional
28 Januari 2026
Untuk mendukung pengelolaan kas yang efisien, membiayai investasi dan menutup defisit dilakukan melalui pembiayaan. Pembiayaan utang melalui penerbitan SBN dan pinjaman dilakukan secara hati-hati dan terukur. Pembiayaan investasi berfokus pada sektor prioritas.
28 Januari 2026
APBN adalah instrumen keuangan negara, sementara program prioritas adalah arah kebijakan yang menentukan ke mana uang negara dibelanjakan. Dalam perjalanan APBN 2025, pemerintah melakukan reprioritisasi belanja, realokasi teknis, dan percepatan pelaksanaan program prioritas agar APBN 2025 tetap pro growth, berdampak langsung bagi rakyat, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi.
19 Januari 2026
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengestimasi belanja perpajakan sepanjang tahun 2025 mencapai Rp530,3 triliun. Nilai belanja perpajakan tersebut meningkat 2,23% dibandingkan realisasi tahun 2024.
19 Januari 2026
Di tengah situasi global yang penuh tantangan, ekonomi Indonesia sepanjang 2025 masih menunjukkan ketahanan yang relatif kuat. Meski tidak melesat tinggi, ekonomi Indonesia konsisten tumbuh dan membaik di tiap triwulannya.
19 Januari 2026
Penerimaan Bea dan Cukai 2025 Tembus Rp300,3 Triliun: Catatkan Kinerja Positif dan Efisiensi Layanan
Di tengah fluktuasi harga komoditas dan dinamika perdagangan dunia, penerimaan kepabeanan dan cukai tetap mampu terjaga sebesar Rp300,3 triliun atau setara 99,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
19 Januari 2026
APBN adalah cerita besar dari arah pembangunan Indonesia. Tahun 2025 yang baru berakhir telah memberikan pelajaran tentang pengelolaan belanja negara yang membutuhkan fleksibilitas dan adaptibilitas. Transisi pemerintahan baru, penyesuaian stuktur kementerian/lembaga, program prioritas baru, dan penerbitan Inpres no 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran telah menciptakan rangkaian dinamika baru dalam manajemen keuangan negara.
19 Januari 2026
Awal tahun kerap menjadi momen yang tepat bagi keluarga untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi kondisi keuangan. Pergantian kalender bukan hanya soal resolusi, tetapi juga kesempatan menata ulang strategi keuangan agar lebih siap menghadapi ketidakpastian ekonomi di tahun berjalan. Memasuki 2026, tekanan inflasi, perubahan harga kebutuhan pokok, serta meningkatnya biaya hidup membuat perencanaan keuangan keluarga semakin relevan. Ini adalah beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan keluarga untuk menata keuangan secara lebih sehat dan berkelanjutan.
19 Januari 2026
Fenomena inilah yang dikenal sebagai debottlenecking, yakni upaya mengurai berbagai sumbatan (bottleneck) yang memperlambat atau bahkan menghentikan aliran investasi dan aktivitas usaha. Tanpa penanganan yang sistematis dan terkoordinasi, hambatan-hambatan tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan dunia usaha, meningkatkan biaya ekonomi, dan pada akhirnya menggerus daya saing nasional. Reformasi iklim investasi dapat dilakukan melalui penyederhanaan regulasi semata serta mekanisme respons cepat yang mampu menyelesaikan persoalan nyata di lapangan.
5 Januari 2026