Artikel

Nama Sumitro Djojohadikusumo tak hanya tercatat dalam sejarah sebagai begawan ekonomi Indonesia, tetapi juga sebagai guru kehidupan yang sederhana, tajam berpikir, dan setia pada nilai-nilai kemanusiaan. Di mata banyak orang, ia bukan sekadar ekonom, melainkan pengajar yang menanamkan arti pengabdi

Di usia belum genap tiga puluh tahun, Sumitro Djojohadikusumo sudah menorehkan kiprah di panggung diplomasi dunia. Dari ruang sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga meja perundingan Konferensi Meja Bundar, ia tampil sebagai ekonom muda yang lantang membela kedaulatan Indonesia. Di balik kerapian jas dan dasinya, Sumitro menyimpan kegelisahan seorang intelektual: bagaimana bangsa yang baru lahir ini bisa benar-benar merdeka, bukan hanya secara politik, tetapi juga secara ekonomi. “Tidak ada pilihan lain bagi Republik Indonesia selain menempuh jalannya sendiri dan berjuang sekuat tenaga sebagai negara yang merdeka dan berdaulat sepenuhnya,” tulisnya tegas dalam surat terbuka di The New York Times pada 21 Desember 1948 — sebuah seruan yang menggema hingga ke ruang rapat Dewan Keamanan PBB.

Sumitro Djojohadikusumo selalu meyakini bahwa ekonomi tak bisa dipisahkan dari semangat kebangsaan. Baginya, ekonomi bukan sekadar hitung-hitungan angka dan teori di ruang kuliah saja. Ekonomi adalah alat perjuangan, sebuah sarana untuk membebaskan rakyat dari ketertindasan. Ia menolak gagasan pembangunan ekonomi harus dibayar dengan ketergantungan pada modal asing tanpa kendali, yang menurutnya merupakan bentuk penjajahan baru yang lebih halus.

Sejarah Indonesia sering dikenang lewat kisah heroik para pejuang bersenjata. Namun, ada perjuangan lain yang tak kalah penting: perjuangan intelektual. Salah satunya datang dari ekonom dan negarawan Sumitro Djojohadikusumo, arsitek fiskal yang bekerja sunyi di balik kedaulatan ekonomi Indonesia.

Sumitro bukan sekadar akademisi. Ia adalah perancang jalan berpikir ekonomi Indonesia — sosok yang meletakkan fondasi bagi lahirnya generasi ekonom modern dan institusi yang hari ini menjadi jantung intelektual ekonomi nasional: FE-UI dan LPEM UI.

Sumitro menawarkan gagasan dan keberanian untuk membangun ekonomi nasional yang tangguh dan modern, sembari tetap terbuka pada dunia internasional. Peran dominan negara dalam mengatur jalannya perekonomian terlihat melalui kebijakan yang lahir pada 1950-an, yakni "Rencana Sumitro" yang menitikberatkan pada industrialisasi dan "Program Benteng."

Menjadi peneliti di Indonesia sering dianggap profesi “kurang cuan”. Tapi bagi Rizal Azis, peneliti muda lulusan University of Nottingham dan penerima beasiswa LPDP, ilmu pengetahuan bukan soal uang—melainkan kontribusi untuk kemanusiaan. Tahun 2024 lalu, Rizal mencatat sejarah sebagai pemegang hak paten di Inggris untuk media kultur sel punca non hewani (xeno-free)—temuan penting di dunia bioteknologi yang menekan biaya riset dan terapi sel punca secara signifikan.

Nama Sumitro Djojohadikusumo tak bisa dilepaskan dari sejarah kebangkitan ekonomi Indonesia pascakemerdekaan. Ia dikenal bukan hanya sebagai Begawan Ekonomi, tetapi juga sebagai arsitek kebijakan ekonomi nasional yang menekankan pentingnya kemandirian dan keadilan sosial. Sejak muda, Sumitro sudah geram dengan sistem perekonomian yang berpihak pada segelintir penguasa. Baginya, kemerdekaan politik tak berarti banyak jika tidak diikuti dengan kemerdekaan ekonomi. “Pembangunan ekonomi bukanlah semata-mata soal menaikkan angka produksi nasional, melainkan soal pembagian hasil-hasil pembangunan itu secara adil untuk rakyat,” ujarnya.

Sumitro Djojohadikusumo, salah satu ekonom Indonesia terkemuka, lahir di Kebumen pada 29 Mei 1917. Ia dikenal sebagai perintis pemikiran ekonomi nasional yang berpijak pada moralitas, keadilan sosial, dan keberpihakan pada rakyat kecil. Putra dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo—pendiri Bank Negara Indonesia (BNI)—dan Raden Ayu Siti Katoemi Wirodihardjo ini tumbuh dalam keluarga Jawa yang menjunjung tinggi pendidikan dan diskusi intelektual.

Nama Sumitro Djojohadikusumo tercatat dalam buku-buku sejarah sebagai ekonom ulung. Ia juga melekat dalam ingatan banyak orang sebagai seorang pejuang dengan hati dan visi besar. Julukan “Begawan Ekonomi” yang disematkan kepadanya bukan sekadar penghormatan akademis, melainkan cermin dari perjalanan seorang manusia yang penuh dedikasi, keberanian, dan cinta pada bangsanya. Menteri Keuangan periode 1952-1953 dan 1955-1956 ini juga dikenal sebagai seorang arsitek utama kebijakan ekonomi Indonesia pascakemerdekaan. Ia menduduki beberapa posisi penting di bidang ekonomi baik di masa awal pascakemerdekaan maupun Orde Baru. Sosok pengagum Nehru dan Andre Malraux ini dianggap sebagai “Guru Ekonomi Agung” dalam sejarah Republik Indonesia.

Program Sekolah Rakyat menjadi langkah nyata pemerintahan Prabowo–Gibran memutus rantai kemiskinan. Dari asrama di Surakarta, kisah Danindra dan Bintang menggambarkan bagaimana pendidikan gratis mengubah masa depan. Hingga Oktober 2025, secara keseluruhan pemerintah telah membangun dan mengoperasikan 165 Sekolah Rakyat (SR) di seluruh Indonesia yang menampung hampir 16 ribu murid. Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta merupakan salah satu pionir sekolah rakyat tersebut. Berlokasi di Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, SRMA 17 Surakarta resmi berdiri sejak 14 Juli 2025. Sekolah ini menampung 200 siswa angkatan pertama di jenjang kelas 10 yang terbagi ke dalam 8 ruang kelas atau 25 siswa per kelas, didukung oleh 20 tenaga pendidik serta 12 wali asrama dan wali asuh.

Setelah bergabung menjadi KDMP, KDMP Sinduadi mendapatkan beberapa dukungan dari pemerintah seperti tempat operasional dan kerja sama dari BUMN. Selain itu, KDMP Sinduadi juga menggandeng dukungan dari swasta untuk gerai sembako, apotek, dan klinik.