Artikel
Kebijakan pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen menjadi topik perbincangan. Dampak penyesuaian PPN terhadap inflasi juga tidak terlalu signifikan. Hanya saja, tanpa terduga di saat yang bersamaan juga terjadi eskalasi ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina.
16 April 2022
Efek tensi geopolitik Rusia dan Ukraina maupun respons kebijakan moneter oleh negara-negara maju dalam bentuk pengetatan akibat tingginya inflasi, serta gejolak di sektor keuangan menciptakan kompleksitas dalam pemulihan ekonomi dunia termasuk Indonesia. Selain tensi geopolitik akibat perang Rusia dan Ukraina, pengetatan moneter negara-negara maju akibat tingginya inflasi berpotensi menimbulkan efek rambatan bagi laju pemulihan ekonomi global dan domestik. APBN kembali menjadi andalan sebagai shock absorber untuk menyerap gejolak tekanan yang mengancam pemulihan.
1 April 2022
Tekanan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang semakin meningkat juga menjadi tantangan bagi kinerja pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah tetap responsif dan waspada terhadap situasi global.
1 April 2022
Ancaman bencana akan selalu ada. Intensitas bencana yang tinggi setiap tahun di Indonesia memerlukan kesiagaan dalam segala bentuk, termasuk kesiapan pendanaan. Pendanaan penanggulangan bencana dapat bersumber dari APBN, APBD, dan atau masyarakat.
16 Maret 2022
Indonesia memang merupakan negara dengan potensi bencana alam yang sangat besar. Letak geografis Indonesia yang berada pada area cincin api Pasifik membuat risiko bencana di Indonesia tinggi dan tidak dapat diprediksi. Bahkan data World Risk Index Tahun 2020 juga menunjukkan posisi Indonesia yang berada pada peringkat ke-40 dari 181 negara rentan bencana.
16 Maret 2022
Dukungan kuat pemerintah untuk kemajuan UMKM tidak hanya digencarkan pada lingkup domestik namun juga di kancah internasional, seperti di perhelatan Presidensi G20 Indonesia. Pada pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dalam Presidensi G20 Indonesia yang dilangsungkan 17-18 Februari 2022 lalu, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menegaskan komitmen yang antara lain untuk mengedepankan agenda inklusi keuangan dalam memanfaatkan digitalisasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan mendorong keberlanjutan serta inklusivitas ekonomi bagi perempuan, pemuda, dan UMKM.
1 Maret 2022
Salah satu pelajaran penting yang didapat dari pandemi Covid-19 adalah bahwa saat ini arsitektur kesehatan global lambat dalam merespon pandemi dan tidak siap untuk mencegah keadaan darurat kesehatan masyarakat di masa depan. Untuk itu, arsitektur kesehatan global menjadi salah satu agenda prioritas pada Presidensi G20 Indonesia
1 Maret 2022
Tahun 2021 merupakan tahun yang sarat tantangan dan dinamika. Meski demikian, bauran kebijakan fiskal maupun nonfiskal yang ditempuh pemerintah mampu memperkokoh fundamental domestik untuk menghadapi tantangan dengan lebih baik bahkan memperkuat laju pemulihan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi nasional triwulan IV 2021 tumbuh mencapai 5,02 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).
15 Februari 2022
Bauran kebijakan pemerintah dalam menekan lonjakan gelombang kedua pandemi efektif meredakan tingkat kasus Covid-19 varian Delta pada akhir Juli 2021. Tingkat kasus Delta pun terus melandai hingga Desember 2021. Ekonomi tercatat mampu tumbuh positif 3,69 persen secara kumulatif pada 2021. Namun, mulai Januari 2022 kasus Covid-19 kembali menanjak seiring munculnya varian Omicron. Per 13 Februari 2022 tercatat penambahan kasus baru sebanyak 44.526 dan rata-rata tujuh hari sejumlah 41.614 kasus.
15 Februari 2022
Pemerintah pun terus mendorong pengembangan industri halal di Indonesia secara berkelanjutan. Salah satu komitmen yang dilakukan sebagai langkah nyata untuk mencapai visi tersebut adalah melalui akselerasi implementasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Peluncuran Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) dan pemberian fasilitasi halal UMK melalui beberapa Kementerian dan Lembaga menjadi strategi untuk mempercepat implementasi tersebut.
1 Februari 2022
Pemerintah melalui KNEKS telah menyusun 13 program prioritas termasuk untuk pengembangan industri produk halal. Di antaranya berupa kodifikasi produk halal dan penyusunan masterplan industri produk halal. Serta pembentukan task force percepatan implementasi sertifikasi halal usaha mikro dan kecil, juga riset dan inovasi produk halal berbasis teknologi
1 Februari 2022
Delapan belas tahun sudah sejak PBB menyetujui Perjanjian Antikorupsi yang ditandatangani di Merida, Meksiko pada 9 Desember 2003 silam. Selama itu pula upaya menggugah kesadaran publik untuk memerangi korupsi tak henti didengungkan
15 Desember 2021