Artikel

Panjang Jalan Penentu Arah Perekonomian
 
Kajian dan rumusan kebijakan fiskal dibuat menyesuaikan keadaan di masyarakat. Dalam keadaan gawat, tugas ini menjadi lebih berat.
1 Oktober 2021

Kementerian Keuangan di Masa Perang
 
Bayangkan betapa susahnya mengelola sebuah kementerian di tengah situasi perang. Dengan dana dan sumber daya manusia yang terbatas.
30 September 2021

Mengurai Sejarah APBN Indonesia
 
APBN merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun mendatang. Sebagai bendahara negara, Kementerian Keuangan memiliki peranan vital dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN sehingga mendapat sebutan penjaga keuangan negara. Mengelola anggaran negara bukanlah pekerjaan mudah. Tak hanya hari-hari ini melainkan sejak dulu. Kala pengelolaan APBN masih mengacu pada undang-undang warisan kolonial.
30 September 2021

Rakyat Sehat, Negara Kuat
 
Tingkat ketidakpastian akibat dinamika pandemi COVID-19 masih tinggi. Terpaan gelombang virus varian baru pada pertengahan 2021 silam menunjukkan perlunya memasukkan faktor mutasi COVID-19 sebagai variabel dalam perencanaan kebijakan. Karena itu, di 2022 penanganan pandemi masih menjadi fokus pemerintah seiring dengan prioritas pemerintah untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat. Melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan menjadi fokus pertama dari enam fokus utama pemerintah dalam rancangan kebijakan APBN 2022.
15 September 2021

Sinambung Perlindungan Sepanjang Hayat
 
Prioritas pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia terpotret jelas dalam alokasi RAPBN 2022. Satu dari enam fokus utama pemerintah dalam RAPBN 2022 adalah menjaga kesinambungan program perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat miskin dan rentan. Perlinsos tidak hanya ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan, baik dalam kondisi normal maupun kedaruratan. Tapi juga dalam jangka panjang perlinsos diharapkan akan mampu memotong lingkaran kemiskinan.
15 September 2021

Bangkit Bersama Melewati Pandemi
 
Ketidakpastian adalah tantangan yang terus menggelayuti kinerja penanganan pandemi. Beberapa bulan lalu, sejumlah negara sempat melonggarkan pembatasan sosial karena merasa telah mampu meredam pandemi. Namun, gelombang pandemi yang lebih mengerikan justru tiba-tiba datang dan menghantam. Bertemu dengan pandemi berarti bertemu dengan banyak hal baru yang sulit diprediksi.
15 September 2021

RAPBN 2022 Responsif, Antisipatif, dan Fleksibel
 
Dunia boleh saja dihadang pandemi yang penuh ketidakpastian, tetapi Indonesia tetap harus melangkah maju dan kuat menggenggam tujuan. Masyarakat Indonesia harus sejahtera dan dilindungi.
1 September 2021

Melangkah Optimis dengan Penuh Kewaspadaan
 
Bayang-bayang pandemi masih terus menggelayuti ekonomi. Tahun 2021 kita awali dengan semangat optimisme untuk pulih. Namun, siapa sangka varian baru Delta mendadak menjangkiti dunia.
1 September 2021

Tetap Kuat dengan Jaring Penyelamat
 
Pembatasan sosial sebagai upaya pengendalian penyebaran wabah COVID-19 berdampak keras bagi masyarakat miskin dan rentan. Jahuri, warga Desa Panjang Wetan, Pekalongan Utara contohnya
16 Agustus 2021

Agar Mereka Tangguh Bertahan
 
Tahun kedua pandemi COVID-19 masih berlangsung. Coronavirus masih enggan menghilang sehingga berbagai pembatasan kegiatan masyarakat kembali diberlakukan. Kebijakan pembatasan ini memukul pergerakan ekonomi kelas menengah dan bawah. Bahkan, untuk sekadar mampu bertahan hidup pun sebagian dari mereka cukup kesulitan. Pemerintah melakukan intervensi melalui berbagai program perlindungan sosial agar mereka tetap tangguh bertahan.
16 Agustus 2021

Tetap Transparan dan Akuntabel di Tengah Badai Pandemi
 
Dalam kondisi apa pun, pemerintah harus mempertahankan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menjadi sangat penting untuk diperjuangkan.
1 Agustus 2021

Sandang Predikat WTP di Tahun yang Menantang
 
Setiap tahunnya, laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau biasa disebut dengan LKPP diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di tengah kondisi berat akibat pandemi, LKPP 2020 masih meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
1 Agustus 2021