Artikel

Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD memang suatu peristiwa rutin tahunan. Namun demikian, rutinitas ini tak mengurangi pentingnya makna penyerahan tersebut. Dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKD, artinya pelaksanaan anggaran tahun 2024 telah siap dimulai. Dokumen tersebut merupakan dokumen APBN yang menjadi pedoman bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penyerahan DIPA dan TKD TA 2024 dilakukan secara digital, tidak lagi dalam bentuk dokumen fisik. Penyerahan DIPA dan TKD tersebut sekaligus menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2024.

Apakah kamu sudah punya rencana mau menghabiskan liburan akhir tahun di mana? Atau kamu masih bingung dengan bujet liburannya? Sebelum liburan, pastikan kamu sudah memiliki perencanaan keuangan yang matang, ya. Hal ini dapat menghindarkan kamu dari rasa sesal usai liburan berakhir. Berikut adalah beberapa tip yang dapat kamu coba agar tidak boncos saat liburan nanti.

Nama Cisumdawu merupakan akronim dari nama tiga daerah yang dilalui jalan bebas hambatan ini, Cileunyi, Sumedang, dan Dawuan. Jalan tol yang membentang sepanjang 61,6 KM ini melewati Kabupaten Bandung, Sumedang dan Majalengka.

Opini merupakan pandangan terkait sistem presensi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang belum melakukan deteksi senyum. Padahal terdapat praktik pembiasaan senyum yang dilakukan oleh institusi swasta di luar negeri untuk meningkatkan layanan.

Angga fauzan, tampak sebagai pemuda biasa, gayanya tidak banyak neko neko, tapi ketika mulai berbincang, Angga, sapaannya, berubah menjadi orang yang berbeda. Pembawaannya yang luwes dan penuh percaya diri membuktikan Indonesia tidak salah membiayainya untuk melanjutkan program masternya di Skotlandia.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar terhadap isu lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup adalah bagian dari tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan konstitusi. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia bukan hanya melindungi masyarakat, melainkan termasuk melindungi wilayah, habitat, serta kekayaan alam Indonesia. Kebijakan pembangunan sudah mengarah ke pembangunan berwawasan lingkungan, misalnya dengan mengimplementasikan ekonomi hijau.

Mitigasi perubahan iklim semakin mendesak. Sebagai penyumbang emisi terbesar ketujuh di dunia, langkah dekarbonisasi Indonesia tentu signifikan bagi penanganan perubahan iklim global. Langkah nyata mitigasi juga berdampak bagi kehidupan 275 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini, bahkan eksistensi generasi mendatang. Data Bank Dunia 2021 menyebutkan Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan paparan tinggi risiko iklim, baik banjir maupun panas ekstrem. Bahkan 80 persen bencana alam di Indonesia terjadi akibat perubahan iklim. Tak hanya risiko bencana alam yang tinggi, Roadmap NDC Adaptasi 2020 memperkirakan perubahan iklim juga berpotensi merugikan ekonomi Indonesia sebesar 0,66 hingga 3,45 persen terhadap PDB tahun 2030.

Petikan wawancara Media Keuangan Plus dengan Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto mengenai lingkungan hidup

Kondisi ekonomi global sedang dihadapkan pada tantangan dan risiko ketidakpastian yang meningkat. Situasi ini berdampak pada kondisi di Indonesia yang mempengaruhi nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, gejolak global ini juga berefek pada sektor keuangan yang akan berdampak pada sektor riil. Dengan adanya situasi global yang menantang, dari beberapa leading indicators masih memperlihatkan ekonomi Indonesia yang terjaga baik. Indeks kepercayaan masyarakat masih baik yang terlihat dari sisi konsumsi. Begitu pula PMI Indonesia yang masih ekspansif. Konsumsi listrik untuk bisnis juga masih tumbuh 9,4 dan konsumsi semen tumbuh 4,9 yang menunjukkan sektor properti masih menggeliat. Ini tidak terlepas dari kinerja APBN yang menjadi instrume shock absorber untuk melindungi ekonomi masyarakat.

Hajatan akbar demokrasi telah menanti di depan mata. Tak kurang dari tiga bulan mendatang, tepatnya 14 Februari 2024, segenap warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih akan melakukan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 guna memilih presiden dan wakil presiden, serta para anggota legislatif untuk periode 2024 hingga 2029.

Tugas pokok dari DJBC yaitu berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada barang kiriman ini terdapat beberapa proses yang berbungan dengan tugas pokok Bea Cukai.