Artikel

Terapkan NLE, Tekan Biaya Logistik
 
Besaran biaya logistik menjadi salah satu tolak ukur daya saing ekonomi suatu negara. Sayangnya, fakta menunjukkan biaya logistik Indonesia lebih tinggi dibanding negara tetangga, bahkan menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Alarm kencang pun berbunyi bagi negara kita. Perlu terobosan besar untuk menekan biaya logistik, antara lain melalui penerapan National Logistics Ecosystem (NLE).
1 Maret 2023

Benahi Ketimpangan, Begini Redesain Dana Bagi Hasil
 
Sebagai langkah penguatan sinergi keuangan pusat dan daerah, utamanya dalam mendukung perbaikan desentralisasi fiskal maka pada 2022 silam pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya pembenahan yang dilakukan melalui UU HKPD adalah melakukan pembaruan rancangan transfer ke daerah (TKD), antara lain melalui redesain dana bagi hasil (DBH).
16 Februari 2023

Kelola Dana Bagi Hasil dengan Lebih Adil
 
Krisis ekonomi 1998 menjadi salah satu pemicu reformasi keuangan negara di Indonesia. Pada saat yang sama, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal turut menjadi atensi dan mendorong dibahasnya aturan baru tentang keduanya. Tak perlu waktu lama, tahun 1999 terbit Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
16 Februari 2023

Langkah Jitu Reformasi Sektor Keuangan Melalui UU P2SK
 
Presiden Joko Widodo menandatangani sebuah dokumen penting bagi masyarakat Indonesia. Tanda tangan tersebut bermakna Presiden resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK.
31 Januari 2023

UU P2SK Urgen, Ini Alasannya
 
Merespons kondisi dan tantangan sektor keuangan terkini, Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) bersama pemerintah sepakat membentuk Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang kemudian disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pada 12 Januari 2023.
31 Januari 2023

Anggaran Kesehatan 2023 Fokus Perkuat Transformasi Kesehatan
 
Hingga penghujung 2022, Indonesia sudah menyuntikkan 450 juta dosis vaksin COVID-19 kepada masyarakat. Dampak pemberian vaksinasi tersebut kian terasa. Kasus COVID-19 terus melandai. Meski sempat naik ketika muncul varian baru, kasus mampu kembali melandai dengan cepat. Hal tersebut menunjukkan bahwa imun masyarakat telah terbentuk, baik dari pemberian vaksin maupun karena terinfeksi.
16 Desember 2022

Hindari Proyek Mangkrak, Ini Fokus Pembangunan Infrastruktur 2023
 
Mengusung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Maju 2045, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di tahun 2023 mendatang
16 Desember 2022

Komitmen Integritas Pengelolaan Keuangan Negara di Tengah Situasi Extraordinary dan Tahun Politik
 
Korupsi adalah musuh besar bangsa Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pernah menyatakan korupsi mampu menghancurkan negara. Kita tak perlu musuh dari luar, tegasnya, justru musuh dari dalam diri kita sendiri yang biasanya paling bisa meruntuhkan bangsa. Untuk itulah, Menkeu tak pernah berhenti mengingatkan seluruh jajarannya untuk menegakkan integritas.
2 Desember 2022

Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi di Hakordia 2022
 
Tak terasa Pandemi Covid-19 sudah hampir 3 tahun berlalu. Berbagai macam peraturan dan kebijakan telah dibuat oleh pemerintah demi menyelamatkan negeri ini. Di tengah situasi luar biasa tersebut, dibutuhkan langkah yang cepat dan tepat namun tetap mampu menjaga integritas dan tata kelola yang baik. Dinamika kebijakan extraordinary ini tentu saja membutuhkan pengawasan yang juga luar biasa agar terhindar dari exraordinary crime yaitu korupsi.
1 Desember 2022

Perkuat Upaya Pencegahan Korupsi Melalui  Integrasi Sistem Pengendalian Internal
 
Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia diperingati setiap tanggal 9 Desember. Hakordia 2022 mengangkat tema Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi. Lalu, apakah strategi dan langkah yang sudah dilakukan di level nasional maupun lingkup Kementerian Keuangan dalam melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi sudah optimal? Aspek-aspek apa saja yang perlu diperbaiki agar pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi dapat lebih baik di masa mendatang? Simak perbincangan Media Keuangan dengan Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H, Pakar Hukum Administrasi Negara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
1 Desember 2022

Penilaian Akurat Dukung Kebijakan Tepat
 
Kebutuhan akan jasa penilai, baik di sektor pemerintahan maupun swasta semakin tinggi seiring menggeliatnya aktivitas perekonomian.
1 Desember 2022

Indonesia Optimis Jauh dari Jurang Resesi
 
Dampak resesi global meski dengan intensitas berbeda-beda, akan tetap dirasakan oleh semua negara karena ekonomi global sudah makin terintegrasi. Namun demikian, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai Indonesia akan lebih resilient terhadap dampak resesi tersebut karena ketergantungan Indonesia terhadap perdagangan internasional relatif lebih kecil.
15 November 2022