Artikel
Masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal yang telah dimulai sejak 17 Oktober 2019 akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Berdasarkan Pasal 140 PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, terdapat tiga kelompok produk yang wajib bersertifikasi halal paling lambat di akhir masa penahapan pertama tersebut yaitu produk makanan dan minuman, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, serta hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.
17 April 2023
Kehadiran financial technology (fintech) di Indonesia belum genap satu dasawarsa. Di tanah air, perkembangan fintech baru mulai tampak sekitar tahun 2015. Namun, dalam waktu singkat fintech telah menjadi favorit masyarakat Indonesia karena banyaknya keunggulan. Bagi pengguna layanan, fintech memberikan kemudahan dan kecepatan, juga menawarkan efisiensi dan ekonomis. Bagi pemberi layanan, fintech mampu menekan biaya dan menyederhanakan transaksi. Diperkirakan, pasar fintech Indonesia di masa depan akan makin meningkat seiring penggunaan teknologi informasi yang kian masif dan merata di seluruh penjuru tanah air.
17 April 2023
Sukses memimpin G20 di 2022 lalu, Indonesia kembali dipercaya meneruskan tongkat estafet Keketuaan ASEAN dari Kamboja untuk periode 2023. Keketuaan Indonesia ini merupakan keempat kalinya dalam sejarah perjalanan ASEAN. Indonesia bertekad mengarahkan kerja sama ASEAN tahun ini untuk melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN dalam merespons tantangan kawasan dan global serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan untuk kemakmuran seluruh rakyat ASEAN.
3 April 2023
Dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN atau ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) pada 31 Maret 2023 di Nusa Dua, Bali, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menerangkan pentingnya tema Keketuaan ASEAN tahun ini. ASEAN Matters bermakna ASEAN tetap relevan, strategis, dan penting. Epicentrum of Growth berarti Indonesia ingin menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dan dunia.
3 April 2023
Untuk mencapai visi Indonesia sebagai pusat halal dunia di 2024, penguatan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah terus dilakukan. Salah satunya dengan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). KDEKS menyelaraskan kebijakan ekonomi syariah antarotoritas di tingkat daerah untuk percepatan pengembangan ekonomi syariah Indonesia serta memperkuat inklusivitas perekonomian daerah.
16 Maret 2023
Meski Indonesia menjadi negara dengan mayoritas muslim bahkan menjadi yang terbesar di dunia, angka indeks literasi ekonomi syariah di Indonesia masih belum berada di angka ideal. Pada tahun 2019, indeks literasi ekonomi syariah masyarakat Indonesia berada di kisaran 16,3 persen. Angka tersebut bergerak naik sebanyak 7 persen pada 2022 menjadi 23,3 persen.
16 Maret 2023
Di bulan Februari, kondisi ekonomi Indonesia masih kuat dan aktivitas ekonomi masyarakat juga semakin baik. Pertumbuhan yang merata di seluruh sektor mencerminkan pemulihan ekonomi. Meski demikian, dinamika global yang dipenuhi ketidakpastian masih harus terus diwaspadai. Penerimaan negara yang sudah dikumpulkan kemudian digunakan sebesar-besarnya untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Belanja untuk kesehatan, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial masih menjadi prioritas yang terus dijaga.
15 Maret 2023
Biaya logistik sangat berdampak pada daya saing, baik pengusaha maupun perekonomian negara secara keseluruhan. Bagi pengusaha, biaya logistik mempengaruhi ongkos produksi sehingga akan menentukan harga jual produk akhir. Sementara biaya logistik agregat akan mempengaruhi pasar ekspor dan impor di suatu negara. Biaya logistik Indonesia pada kuartal pertama tahun 2021 mencapai 23,5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini relatif tinggi dibandingkan dengan biaya logistik di negara-negara kawasan ASEAN, seperti Malaysia yang hanya mencapai 13 persen dari PDB.
1 Maret 2023
Besaran biaya logistik menjadi salah satu tolak ukur daya saing ekonomi suatu negara. Sayangnya, fakta menunjukkan biaya logistik Indonesia lebih tinggi dibanding negara tetangga, bahkan menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Alarm kencang pun berbunyi bagi negara kita. Perlu terobosan besar untuk menekan biaya logistik, antara lain melalui penerapan National Logistics Ecosystem (NLE).
1 Maret 2023
Sebagai langkah penguatan sinergi keuangan pusat dan daerah, utamanya dalam mendukung perbaikan desentralisasi fiskal maka pada 2022 silam pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya pembenahan yang dilakukan melalui UU HKPD adalah melakukan pembaruan rancangan transfer ke daerah (TKD), antara lain melalui redesain dana bagi hasil (DBH).
16 Februari 2023
Krisis ekonomi 1998 menjadi salah satu pemicu reformasi keuangan negara di Indonesia. Pada saat yang sama, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal turut menjadi atensi dan mendorong dibahasnya aturan baru tentang keduanya. Tak perlu waktu lama, tahun 1999 terbit Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
16 Februari 2023
Presiden Joko Widodo menandatangani sebuah dokumen penting bagi masyarakat Indonesia. Tanda tangan tersebut bermakna Presiden resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK.
31 Januari 2023